Latar Belakang

Pembentukan Desk Ketenagakerjaan

20 Januari 2025

Desk Ketenagakerjaan sebagai wadah kolaborasi antar stakeholders dan sebagai pusat pelayanan terpadu yang melayani konsultasi, pengaduan dan pelaporan terkait tindak pidana ketenagakerjaan.

Tujuan Pembentukan

Memberikan pelayanan terpadu berupa layanan konsultasi, pengaduan dan pelaporan serta mengoptimalkan penegakan hukum terkait tindak pidana ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan guna mendorong stabilitas politik, sosial, budaya, keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

3

Asta Cita Presiden — Poin Ketiga

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan mengembangkan pembangunan infrastruktur.

Tekanan pada Sektor Ketenagakerjaan

Tekanan global terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ketimpangan persebaran dan jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja, serta rendahnya mutu tenaga kerja mengakibatkan banyak terjadinya perselisihan hubungan industrial dan tingginya angka pengangguran.

Potret Ketenagakerjaan — Agustus 2025

Data BPS, Agustus 2025

Angka nasional yang menjadi dasar prioritas kerja Desk Ketenagakerjaan.

Angkatan Kerja

154 juta

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi

Bekerja

146,54 juta

terserap di berbagai sektor lapangan usaha

Pengangguran

7,46 juta

belum memperoleh pekerjaan

Capaian Numerik Tahun Pertama Desk Ketenagakerjaan

Sepanjang 2025

Paparan Desk Ketenagakerjaan Polri, Februari 2026

Desk Ketenagakerjaan

35

satuan wilayah terbentuk sejak Januari 2025

Penyidik dilatih

2.807

Latkatpuan dua tahap (Januari dan April 2025)

Tenaga kerja tersalurkan

3.775

tiga tahap penyaluran (Juni, Juli, Desember 2025)

Persoalan Hubungan Industrial yang Ditangani

Perbandingan 2024 vs 2025

Buku Data Hubungan Industrial Edisi November 2025, Kemnaker RI

PHK — Pemutusan Hubungan Kerja

2024

77.965

2025

54.040

PHI — Perselisihan Hubungan Industrial

2024

7.540

2025

3.115