Direktorat Tindak Pidana Tertentu · Bareskrim Polri
Penegakan Hukum & Perlindungan Ketenagakerjaan
Kanal resmi pengaduan dan penanganan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan perusahaan. Mengutamakan penyelesaian yang berkeadilan restoratif, dengan dasar hukum UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 2 Tahun 2004 (PPHI), dan KUHAP.
Kanal Resmi Bareskrim Polri
Kerahasiaan Pelapor Dilindungi
Terlacak & Akuntabel
Desk Ketenagakerjaan menandai perpindahan mendasar Polri dari pendekatan represif menuju keadilan restoratif dan penanganan yang humanis dalam sengketa hubungan industrial — menegaskan kehadiran negara bagi pekerja.
Prinsip Penanganan · Dittipidter · Bareskrim Polri
Laporan Ditangani
1.501
Kompensasi Hak Pekerja Diamankan
Rp 54.133.000.000
Laporan Diselesaikan
208 (14%)
Diselesaikan Tanpa Proses Pidana
84%
Peta Sebaran Pengaduan
Sebaran laporan tindak pidana ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.
Jenis
Status
Provinsi
Laporan Diterima
Asesmen
Konseling
Mediasi
Penyelidikan
Penyidikan
Selesai
Statistik Pengaduan
Ringkasan agregat — tidak memuat identitas pelapor.
Laporan per Jenis Pelanggaran
Pelecehan / Diskriminasi di Tempat Kerja
172 (11%)
PHK Sepihak
164 (11%)
BPJS Tidak Didaftarkan
157 (10%)
Kerja Paksa / Perdagangan Orang
154 (10%)
Tenaga Kerja Asing Ilegal
152 (10%)
Jam Kerja & Lembur Berlebihan
148 (10%)
Pelanggaran K3 / Kecelakaan Kerja
146 (10%)
Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
143 (10%)
Lainnya
137 (9%)
Upah Tidak Dibayar
128 (9%)
Tahapan Penanganan
Laporan Diterima
208 (14%)
Asesmen
233 (16%)
Konseling
203 (14%)
Mediasi
214 (14%)
Penyelidikan
217 (14%)
Penyidikan
218 (15%)
Selesai
208 (14%)
Klasifikasi Perkara
Jalur hukum yang ditempuh — pidana sebagai upaya terakhir.
Perdata
730 (49%)
Pidana
245 (16%)
Administrasi
525 (35%)
Kanal Pelaporan
Seluruh kanal terkonsolidasi dalam satu sistem.
Instagram
336
Portal
308
Lapor Menaker
297
Hotline
280
Walk-in
280
Tren Laporan (12 Bulan Terakhir)
116
121
115
130
129
93
115
116
143
148
128
13
Sep 25
Okt 25
Nov 25
Des 25
Jan 26
Feb 26
Mar 26
Apr 26
Mei 26
Jun 26
Jul 26
Agt 26
Sebaran per Provinsi (Terbanyak)
Jawa Tengah
310
DKI Jakarta
308
Banten
303
Jawa Barat
297
Jawa Timur
283
Ketentuan & Prinsip Penanganan
- Kanal resmi Bareskrim Polri untuk tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan perusahaan.
- Identitas dan kerahasiaan pelapor dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Penyelesaian mengutamakan mediasi (keadilan restoratif); penegakan pidana sebagai upaya terakhir.
- Setiap laporan tercatat, dapat dilacak, dan ditangani penyidik profesional.